Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir saat memimpin Rapat Kerja Komisi III dengan Kejaksaan Agung di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (16/11/2023). Foto: Jaka/nr

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir mengingatkan Jaksa Agung untuk mengedepankan profesionalitas dalam penanganan kasus tindak pidana Pemilu. Termasuk, juga terus meningkatkan koordinasi serta kolaborasi dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dengan tetap menjaga independensi. Hal itu guna mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berintegritas, demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta pemilihan umum yang efektif dan efisien.

“Komitmen Jaksa agung untuk netralitas, profesionalitas, dan intergritas Kejaksaan dalam menghadapi pemilu serta mengapresiasi instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam Mendukung dan Menyukseskan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024,” pungkasnya dalam Rapat Kerja Komisi III dengan Kejaksaan Agung di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (16/11/2023).

Komisi III juga ingatkan kepada seluruh jaksa untuk bersikap dan tidak terlibat politik praktis dengan mendukung salah satu kubu di Pemilu 2024

Politisi Fraksi Partai Golkar ini juga menegaskan komitmen Kejagung untuk bersikap netral harus sungguh-sungguh dijunjung. Untuk itu, dirinya terus mengingatkan kepada jajaran Korps Adhyaksa untuk bersikap netral di setiap kesempatan. Tak lupa, ia juga ingatkan kepada seluruh jaksa untuk dapat bersikap netral dalam menghadapi Pemilu 2024. Ia mengingatkan Kejagung untuk tak terlibat politik praktis dengan mendukung salah satu kubu.

“Seperti kita ketahui bersama saat ini negara kita sedang memasuki tahun politik 2024 yang akan datang. Rakyat indonesia akan melaksanakan pesta demokrasi yaitu penyelenggaraan pemilu dalam rangka pemilu yang bersih, bermartabat, dan dalam kesempatan kali ini diharapkan kejaksaan dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam menegakkan hukum serta harus dapat menjaga serta menjunjung tinggi netralitas dengan tidak memihak partai politik atau kepentingan politik manapun,” tambahnya. (tn/rdn)